12 kode etik asn. Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Majelis Etik menyatakan apa yang diperbuat AP Hasanuddin adalah pelanggaran etik ASN. 12 kode etik asn

penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. 2. a. kemdikbud. 4. Menurutnya, apabila ada ASN yang kedapatan melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik serta norma norma yang berlaku, akan dipanggil untuk diperiksa. (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian BUMN yang diperoleh dari hasil pengawas an / monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat. 12. Menghindari diskusi yang fokus padaMateri Pertama tentang Dasar Hukum Kode Etik dan Perilaku ASN Konsep Kode etik berisi aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tertentu etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai : 1. Ratusan PNS Langgar Kode Etik, Paling Banyak Selingkuh. Selain netralitas, ASN juga harus memperhatikan Kode Etik ASN. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir. Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan. kode etik nilai dasar. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. 01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin. Laporan adalah pengaduan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Pegawai Terlapor. (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai BKN yang diperiksa. UTOMO 9. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif dan bijaksana. 12. Pasal 12 (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. Dengan demikian, dari empat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung, dua di antaranya telah terbukti. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Pasal 4, nilai-nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara meliputi: memegang teguh ideologi Pancasila; setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta. Sedangkan kode etik adalah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. 12. , Hutomo, N. Email : diskominfo@jatengprov. 1 SK PERATURAN INTERNAL. Tersandung Pelanggaran Kode Etik ASN, Pj Bupati Mahdi Berhentikan Dua Pejabat Pemkab Aceh Barat PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;Sabtu, 1 Oktober 2022 · 12:00 WIB. Bernegara; b. 12. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN. Prinsip Dasar Kode Etik yaitu: ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak. (2) Kode Etik Dan Kode Perilaku Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Berisi Pengaturan Perilaku Agar Pegawai Asn : a. selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN. Komite Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah. T. menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku profesi; 19. 12. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 20 tahun 2017 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia,. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. 2. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN di Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya. KODE ETIK ASN — Pasal 5 (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. E. Kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, serta perbuatan ASN di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik. 42 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kode Etik PNS meliputi 5 (lima) Kode Etik. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. b. no. 25 Mar 2022; 25 Mar 2022; 25 Mar 2022; 25 Mar 2022; 25 Mar 2022;. (1) Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. 12. Hermawan juga menyampaikan bahwa tujuan kode etik agar para pegawai profesional dalam memberikan jasa/pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh stakeholder. Yang mana harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan maupun Undang-undang Dasar 1945. kode etik. (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. 12. Judul. 2 Hukuman Disiplin Ringan Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan . Komitmen terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 12 (1) Pegawai Kementerian PANRB wajib menandatangani komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. Kewajiban, dan Kode Etik ASN 1. 2. Loyal kepada atasan. Kode etik akan menjadi standar perilaku pegawai untuk meningkatkan pelayanan, kompetensi, transparansi dan integritas pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kode Perilaku adalah pedoman. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Temuan Atasan adalah hasil dari kegiatan. kode perilaku pegawai. Dalam UU No. Terdapat dua sanksi bagi ASN yang tidak netral, yakni sanksi moral dan. Aparatur sipil negara yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. PERGUB ini mengatur mengenai nilai dasar dan kode etik pegawai ASN di lingkungan Pemprov. Tujuan Kode Etik ini adalah : a. Laporan tersebut didominasi oleh jenis-jenis. Mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon dan menggunakan media elektronik; m. etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN. k. Namun nyatanya dalam praktik. Undang-Undang No. Untuk menghadapi masalah ini, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan akselerasi nyata adalah etika penyelenggara negara yaitu para aparatur sipil negara. Komitmen terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 12 (1) Pegawai Kementerian PANRB wajib menandatangani komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. Devi. 3. Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:. Your Logo l. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil. pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN Terlapor. Kode Etik dalam Bernegara Meliputi: a. Berikut ini adalah bentuk kode etik ASN yang tertuang dalam UU ASN, kecuali. (1) Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; ASN Kemenag mempunyai keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk. KETIGA : Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: a. 3. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik ASN. Peraturan Perundang-undangan. No . Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup. sikap; b. f PASAL 5 UU 5/2004. Laporkan keluhan atau aspirasi Anda dengan jelas dan lengkap terkait dugaan pelanggaran dalam penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN, netralitas ASN, dan pelaksanaan sistem merit. PENEGAKAN KODE ETIK: Pasal 15 (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Foto. 4. Diposkan oleh Abi Asmana di 12:32 AM. Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil. melanggar kode etik dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan membela diri. Pasal 12 Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umumdiduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Sesuai sumpah dan kode etik ASN, setiap ASN harus memiliki integritas agar tertanam keteguhan hati dan konsisten dalam menjunjung tinggi nilai keyakinan. com, Jakarta - Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Iip Ilham Firman. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, seperti: a. 824. KUMPULAN SOAL MOOC PPPK 2022 Budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria sebagai berikut kecuali : Jawaban : ASN harus memahami sumber daya yang tersedia 2. a. 1/2019 tentang Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dan Bela Negara Bagi Pegawai Lingkungan Kemenkeu Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan 8 Disiplin. Nilai-nilai dasar c. 5. Maraknya Pelanggaran Kode Etik ASN di Indonesia, Berikut Beberapa Upaya Pencegahan dan Solusinya. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Kode etik dan kode perilaku ASN sendiri sebenarnya bertujuan untuk menjaga martabat dan. Seorang ASN juga terikat dengan Kode Etik yang diberlakukan di mana ia bekerja, ketika seorang ASN melanggar kode etik, maka integritasnya dipertanyakan. Berikut ini termasuk Kode Etik dan nilai dasar Ber-AKHLAK, kecuali. Paling banyak jenis pelanggaran yang dilaporkan terkait perselingkuhan. kode etik. 880. Latar belakang core value BerAKHLAK adalah adanya perbedaan penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang No. Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kode Etik Pergawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara. Sebelum menyimak jawaban pertanyaan tentang berikut ini adalah bentuk kode etik ASN yang tertuang dalam UU ASN , kecuali ini, silakan cermati terlebih dahulu soal. 13. 12. Makalah etika provesi pns Septian Muna Barakati 591 views • 12 slides. Peduli dan bertanggungjawab. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri SipilKode Etik dan Kode Perilaku selaku aparatur negara, • Kode Etik dan Kode Perilaku juga berfungsi sebagai sebagaimana diatur dalam UU No. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. sedangkan Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada Kode Etik. Pendekatan training online ini menjadi pilihan yang sesuai karena mudah diakses oleh semua pegawai. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama T. Alasan yang Sah adalah. Pasal 2Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 8. c. 9. Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang. Selain netralitas, ASN juga harus memperhatikan Kode Etik ASN. U. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. Pengawasan yang efektif dari KASN diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pegawai ASN terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN sehingga tercipta ASN yang professional dalam melaksanakan tugasnya dan pada gilirannya masyarakat akan mendapat pelayanan yang lebih baik dari pemerintah. Atas dasar itu, KASN melakukan kajian untuk menggali best practices penerapan dari beberapa instansi yang dinilai sukses dalam internalisasi kode etik dan kode perilaku. perilaku; c. BAB II TUJUAN KODE ETlK Pasal2. 4/12/2023 2:29:56 PM. melaksanakan tugasnya dengan cermat. Peraturan Perundang-undangan. kode perilaku pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN. Kode Etik. Pantauan Tribunmanado. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. (5) Dalam ha1 musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. , 2019). 2. Kode Etik ASN. 4. Berdasarkan etiomologi, kata etika. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan JiW3 Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bab 3 membahas tentang jenis dan. Menurutnya, yang lebih penting dalam mewujudkan ASN Berakhlak adalah upaya yang lebih ke arah kepribadian, perilaku, etika. 3/2023. 7. BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode tik dikenakan saEnksi moral. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN Dalam hubungan dengan auditan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib: a. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 1: a. SOSIALISASI UU. CO. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemendikbud, yang dimaksud Kode Etik adalah norma dan asas yang harus dipatuhi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Latar belakang core value BerAKHLAK adalah adanya perbedaan penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang No. Nilai itu lalu berlaku untuk seluruh ASN, dan nilai BerAKHLAK kemudian dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku. Menurut Laporan KASN 2020, tingkat kematangan atau maturitas penerapan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Instansi Pemerintahan belum menggembirakan. A. dengan Pasal 12 pada Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan Kode Etik PNS yang diuraikan menjadi etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dan dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari : a. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. 11. . TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. id : 20 hlm. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. "Majelis Kode Etik merekomendasikan pemanggilan sidang hukuman disiplin PNS berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi yang sudah dilakukan," ujar Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya. Menjaga martabat dan kehormatan ASN di Lingkungan IAKN Ambon b.